ACEH UTARA – Terkait tudingan miring yang diberitakan oleh salah satu media online terhadap kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Aceh Utara, Jamaluddin, S. Sos, M.Pd beberapa hari yang lalu, dengan tudingan MKKS terlibat sebagai pengumpul dana kutipan dari kepada sekolah, bahwa tudingan tersebut tidak benar adanya;
Hal ini, sesuai diungkapkan oleh ketua MKKS yang menaungi SMP, Drs, Sulaiman, yang dijumpai awak media dikawasan Lhoksukon, pada Minggu, 26/03/2023, menurutnya, terhadap tudingan pungutipan 10% dari pagu anggaran pembangun fisik itu tidak ada,
“Kalau sepengetahuan kami itu, seperti kutipan 10% dari pembangunan DAK egak ada, tapi kebetulan saya tahun ini enggak dapat, tahun yang lalu saya pernah dapat, tapi itu enggak pernah ada setahu saya” ujar Drs. Sulaiman selalu kepala SMPN 1 Baktiya.
Sulaiman juga mengatakan, Kemudian ada tadi yang tentang menyangkut apa namanya yang 2 juta setengah,
“itu pun enggak ada, apalagi kalau dikaitkan dengan saya yang tukang kumpul enggak ada enggak pernah saya terima itu” paparnya.
Kemudian yang seperti tudingan ada pengutipan oleh dinas lewat kami untuk rehab kantor Bupati juga enggak ada,
“Secara logika kantor Bupatikan cukup baru mana mungkin untuk rehap kantor PJ Bupati itu, secara akal pun enggak mungkin dan memang itu enggak pernah ada, Saya pun barutahu tentang berita ini” jelasnya
Dan mengenai tudingan pengutipan untuk BPK, sambungnya lagi, untuk kutipan itu enggak pernah kami lakukan dan enggak pernah yang orang-orang lain kumpul ke saya pribadi,
Disinggung soal tudingan pengutipan dana bos rp/32.000 siswa SMP, Sulaiman mengatakan itu juga enggak ada.
Secara terpisah, Ketua K3S Wilayah Syamtalira Bayu dan juga koordinator K3S untuk Aceh Utara ditingkat Sekolah Dasar (SD), Muhammad Yahya, yang dijumpai pada hari yang sama, juga menyebutkan bahwa tudingan setoran 10 % dari DAK untuk kepala Dinas tidak pernah ada,
“Kutipan yang seperti itu tidak pernah ada di Dinas PK Aceh Utara dan terkait tudingan kutip uang 2 juta untuk sekolah kecil, 2,5 juta sekolah besar, selama ini tidak pernah ada kutipan yang seperti itu, dan kutipan-kedipan yang lain juga yang tidak resmi juga tidak pernah kami lakukan” tuturnya
Sementara itu, terkait dengan tudingan kutipan untuk rehab atau ruang kantor PJ Bupati Aceh Utara menurut Muhammad Yahya, itu tidak masuk akal,
“itu sangat-sangat tidak masuk akal tidak mungkin kantor Bupati yang masih baru harus direhab dan tidak mungkin juga dananya dibebankan kepada kami karena Kantor Bupati itu adalah kantor besar tentu ada dana sendiri
jika memang diperlukan” ungkapnya.
Adapun terhadap tudingan kutipan untuk BPK tersebut juga tidak benar adanya,
” Ada memang di tahun ini BPK ada turun ke Aceh Utara tetapi BPK itu tidak perlu dana dari kami, mereka turun dengan dana sendiri dan kami tidak akan pernah berani untuk melakukan pengumpulan dana kepada BPK” tegas Yahya
Dan terkait pemberitaan adanya iuran wajib persiswa tingkat SD 30.000/siswa itu tidak pernah dilakukannya dengan para sekolah lainnya,
“Itu juga tidak pernah ada, tidak pernah kami lakukan karena kami tidak berani melakukan di luar daripada juknis yang sudah ditentukan dalam dana operasional kami” tandasnya.
………
Sebelumnya, diberitakan oleh salah satu media online, yaitu “Banyak nya Pemotongan Anggaran Kegiatan Dinas Pendidikan oleh Jamaludin di duga Hartanya Melebihi Pejabat Mentri”
Ramai Ramai pejabat Negara menyembunyikan Harta Kekayaan hasil korupsi sekarang Giliran Pejabat sekelas Eselon 2 dengan harta kekayaan aset tidak bergerak mencapai 8 milyar bisa lebih. Jamaluddin ,S.Sos.M.Pd selaku kepala dinas banyak melakukan Perbuatan melawan hukum dengan sengaja bersama sama atau golongan di duga melakukan Pungli terhadap semua sekolah SD.SMP yang mendapatkan Program DAK sekolah.
Dari hasil investigasi di lapangan beberapa pihak kepala sekolah membenarkan adanya pungutan 10% dari nilai pagu anggaran dan di setorkan Langsung ke Kepala dinas .
Yang lebih mengejutkan lagi kepala dinas pendidikan Meminta anggaran kepada pihak sekolah dengan alibi untuk rehab ruang PJ bupati ungkap narasumber ( red rekaman)
Jamaludin selaku kepala dinas Pendidikan meminta anggaran ke semua sekolah dari tingkat SD yang murid nya minim di kenakan Rp. 2.000.000 ( Dua juta rupiah ) yang murid nya banyak mencapai Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) kalau tingkat SMP semua rata Sampai Rp. 2.500.000 ( Dua juta lima ratus ribu )
Awak media mencoba menggali informasi ke PJ bupati mengungkapkan tidak ada renofasi dari dinas pendidikan dalam hal bantuan. Ungkap salah satu pejabat Bupati yang tidak mau di sebutkan namanya.
Banyak lagi pungutan dari dinas pendidikan dari hal. Persiswa puluhan ribu yang di kumpulkan oleh MKKS dengan alasan buat BPK ( red rekaman terlampir)
Kami menduga Jamaludin selaku kepala dinas dalam 1 tahun mengeruk hasil pungli mencapai puluhan milyar .
Dalam hal ini kami selaku Lembaga independen Indonesia Corruption Eridicat akan terus mengumpulkan bukti bukti dan membawa langsung Ke KPK RI karna menurut informasi di Aceh Jamaludin sudah banyak Memberikan saweran ke beberapa APH di Aceh ( Red Rekaman )
Kami berharap kepada Bupati Aceh Utara ( PJ Bupati Aceh Utara) untuk menindak tegas pejabat yang melakukan intervensi terhadap sekolah agar dunia pendidikan bisa layak dan di nikmati oleh masyarakat yang membutuhkan pendidikan.( Div investigasi .ICE & ICW).
