Rental Mobil Medan

KKP RI dan TA Khalid Lakukan Kungker Ke Desa Teupin Gajah

Aceh Utara, OBE I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bersama anggota Komisi IV DPR RI Ir. H. TA. Khalid, MM melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Desa Teupin Gajah, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Minggu, 28/1/2024.

 

Kungker tersebut Dalam Rangka Pendampingan Perlindungan dan Pemberdayaan (Bakti Nelayan).

 

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain : Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Utara berserta Pejabatnya, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe, Muspika Plus Tanah Jambo Aye yang diwakili dan sejumlah Kader partai Gerindra Aceh Utara.

 

Selain itu juga turut dihadiri M. Jhony, SH Ketua DPW PA Aceh Utara, Caleg DPRK Aceh Utara, Dapil VI dari partai PA, Bukhari, SE berserta rombongan.

 

Dalam sambutannya, anggota DPR RI TA. Khalid yang juga merupakan calon legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Gerindra periode 2024-2029 dihadapan para masyarakat dan Ka. Balai Samudera Belawan menyampaikan terkait penangkapan ikan terukur, penangkapan ikan terukur di Aceh ada sedikit problem. “Kami di Aceh ada Kewangan 12 Mil laut atau kewenangan UUPA, sehingga kami di Aceh izin kapal itu beda, dengan izin kapal provinsi lain. Aceh khusus Aceh, kapal 60 kebawah itu kewenangan Aceh, tapi masalahnya Pak, disaat nelayan kami ber laut atau berlayar diatas 12 Mil itu bermasalah selama ini,” katanya TA. Khalid dihadapan Ka. Balai Samudera Belawan.

 

“Kebawah kewenangan kita, izin kapal bot 60 bawah-kebawah kewenangan Aceh, problemnya disaat kita berikan izin Aceh, tetapi tidak bisa diatas 12 Mil, itu masalahnya Pak. Logikanya Pak, kalau berlayar dibawah 12 Mil itu tidak perlu kami 60 Gross Tonnage (GT), ketek aja sudah cukup. Jadi ini regulasinya paradoks, ini perlu kebijaksanaan kita. Bahwa Aceh perlu kewenangan 60 GT kebawah, kalau berlayar hanya boleh 12 Mil untuk apa kita 60 GT, ini problem Pak,” ungkap anggota DPR RI Gerindra ini.

 

Kalau penangkapan ikan terukur itu dapat ikan baru persen, itu masalah juga. “Ada beberapa panglima laut udah protes dan saya juga udah bawak Pak Gubernur ke Pak Menteri udah saya sampaikan, maka kenapa saya sampaikan ini mungkin ini informasi awak ke bapak, bagaimana ini kita sinergikan antara regulasi dengan kondisi kekhususan daerah,” ujar TA. Khalid.

 

“Terimakasih Pak Mansur sudah hadir ke Aceh, khususnya Aceh Utara di Desa Teupin Gajah ini,” ujarnya.

 

TA. Khalid juga menyebutkan terkait muara dangkal dimana dirinya mengatakan terkait Aceh, khususnya Dapil II telah berjuang untuk pengurukan muara dangkal. “Alhamdulillah telah keluar PP 26 untuk memanfaatkan sedimentasi. Kalau selama ini negara tidak mampu untuk melakukan pengurukan atas sedimen, sekarang dengan PP 26 telah diberikan, itu perjuangan saya dengan Muzakir Manaf (Mualem),” ungkapnya.

 

“Alhamdulillah PP 26 sudah keluar  tentang pemanfaatan sedimen, baik untuk pihak ketiga, dijual, diekspor, itu terserah, dan itu sudah oke. Tinggal penggerak pemerintah daerah dalam hal Amdal. Tugas saya bagaimana muara itu tidak dangkal lagi,” ujarnya.

 

Dirinya berharap kepada KKP RI dan pemerintah daerah agar PP 26 tentang pemanfaatan sedimen dapat segera dioptimalkan dan dimanfaatkan. Agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya dengan adanya PP 26 tersebut. (alman).

Rental Mobil Medan